Mengapa Semakin Banyak Kepala Daerah yang Tersandung Kasus Korupsi?

Dalam minggu ini dua Kepala Daerah, yaitu Bupati Bengkayang dan Bupati Muara Enim terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang kurun waktu 2019 ini OTT KPK juga menjaring sejumlah kepala daerah.

Alasan semakin banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi

Suparji Ahmad, Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia menilai bahwa semakin banyak kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi dan terciduk KPK adalah karena lemahnya mentalitas, integritas, serta moralitas dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi amanahnya walaupun yang bersangkutan sudah terikat oleh sumpah dan janji.

Lebih lanjut Suparji menjelaskan bahwa faktor kronisme dan oligarki juga menjadi faktor kesalahan rekrutmen kepala daerah. Hal ini dapat dilihat bahwa kepala daerah yang direkrut oleh partai politik didominasi oleh orang-orang yang memiliki modal ekonomi atau memiliki hubungan dengan elit partai, misalnya masih terikat hubungan saudara.

Selain faktor tersebut ada pula aspek dana politik yang cukup tinggi sehingga para kepala daerah ini berupaya mendapatkan keuntungan untuk mengembalikan modal dengan memanfaatkan posisi yang berhasil diraihnya.

Berikutnya, menurut Suparji, kultur politik dinasti yang di zaman sekarang ini menjadi fenomena yang justru semakin menguat dibandingkan masa Orde Baru juga menjadi pemicu semakin banyak kepala daerah yang mesti berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau penegak hukum lainnya.

Ditambah lagi hukuman yang terlalu ringan untuk kasus-kasus korupsi dinilai tak memberi efek jera dan memancing kepala daerah lainnya yang lemah integritas untuk melakukan hal yang sama.

Tentu saja hal ini adalah luka bagi sirkulasi kekuasaan serta demokrasi substantive. Sayangnya masih terlalu banyak kepala daerah di negara ini yang belum rampung dengan diri-sendiri atau permasalahan pribadinya dan kerap membawanya ke ranah publik. Salah satu yang sering kita lihat adalah motivasi yang lebih besar untuk menumpuk materi atau meraih popularitas.

Para tokoh bangsa ingatkan Presiden, Pansel, dan DPR pada seleksi Capim KPK

KPK adalah lembaga yang dinilai cukup penting bagi Indonesia mengingat tindak korupsi sudah demikian mendarahdaging dalam pemerintahan negeri tercinta ini. Pada proses seleksi 20 calon pimpinan (capim) KPK Periode 2019-2023, para guru bangsa turut angkat bicara.

Mereka adalah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii, Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Shinta Nuriyah (istri almarhum Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid). Para guru bangsa ini turut hadir pada diskusi yang digelar oleh KPK dengan tajuk ‘Menjaga KPK, Mengawal Seleksi Pimpinan KPK’ di Auditorium Lantai 3 Gedung Penunjang pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dua narasumber lain yang turut hadir adalah Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang serta Moh Tsani Annafari, penasehat KPK. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Saat menyampaikan pandangannya, Buya Syafii berkata bahwa KPK seharusnya tak memilih orang-orang yang jelas-jelas bermasalah. Dirinya menegaskan bahwa negara ini masih memiliki orang yang bersih dan seharusnya orang baik itulah yang seharusnya memimpin KPK. Lebih jauh Buya Syafii juga menegaskan bahwa KPK adalah buah dari reformasi, ibarat seorang anak yang seharusnya dijaga baik-baik.

Sementara menurut Shinta Nuriyah banyak permasalahan serius yang mengiringi proses seleksi capim KPK saat ini, mulai dari anggota panitia penyeleksi hingga para pendaftar. Sementara KPK merupakan harapan rakyat Indonesia, sebagai ujung tombak untuk memberantas kasus-kasus korupsi mulai dari yang kecil sampai besar.

Senada dengan Buya Syafii, Shinta juga menegaskan bahwa KPK harus diupayakan dipimpin oleh mereka-mereka yang berintegritas dan cakap untuk memenuhi harapan masyarakat akan penegakan hukum serta keadilan di Indonesia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*